*Semua bermula di Unit Gawat Darurat—ruang yang secara etika dan fungsi tidak mengenal kata “nanti”.*
Seorang pasien dilaporkan meninggal dunia saat hendak mendapat penanganan. Dugaan lambannya respons medis menyulut kemarahan keluarga. Kepercayaan runtuh seketika. Emosi pun mengambil alih.
Keributan tak terelakkan. Adu mulut berubah menjadi baku hantam antara keluarga pasien dan pegawai rumah sakit. Kekerasan di ruang pelayanan publik bukan sekadar aib—ia menandakan kegagalan sistemik. Negara absen, manajemen lalai, dan empati tercecer.
Media Sosial: Pengadilan Jalanan Tanpa Palu Hakim
Api itu lalu membesar di media sosial.Facebook menjadi ruang sidang tanpa hakim, tanpa verifikasi, dan tanpa rem emosi. Salah satu unggahan dari akun Devi Putri menuding tenaga kesehatan bersikap arogan dan tidak profesional. Kritik yang semestinya sah berubah menjadi serangan ketika istilah “BABU” dilontarkan—disertai klaim bahwa nakes digaji dari uang rakyat.
Narasi ini menyebar cepat, liar, dan tanpa konteks. Sebagian publik memakluminya sebagai letupan kekecewaan. Namun yang lain melihatnya sebagai penghinaan terang-terangan terhadap profesi yang bekerja di bawah tekanan ekstrem. Di titik ini, kritik kehilangan martabatnya sendiri.
Aktivis Melawan: Kritik Bukan Lisensi Menghina
Afrizal Muslim, aktivis Sumatera Selatan, bereaksi keras. Ia mengingatkan bahwa demokrasi memberi ruang kritik, bukan cek kosong untuk merendahkan martabat manusia.
“Kritik itu sah. Tapi menyebut tenaga kesehatan sebagai ‘babu’ bukan kritik—itu penghinaan,” tegasnya.
Afrizal menilai unggahan tersebut berpotensi melanggar UU ITE karena menyerang kehormatan kelompok profesi tertentu. Sikapnya juga bersifat personal. Keluarganya adalah bagian dari dunia kesehatan—mereka yang bekerja dengan jam panjang, tekanan mental, dan risiko tinggi.
“Mereka bukan mesin. Mereka manusia,” ujarnya.
Ia menyatakan akan membawa perkara ini ke jalur hukum. Sebuah langkah yang menandai bahwa kebebasan berekspresi punya batas yang tegas.
Kekecewaan Publik yang Dibiarkan Meledak
Namun, terlalu mudah jika semua kesalahan diarahkan ke satu unggahan media sosial. Akar masalahnya lebih dalam: pelayanan yang buruk, komunikasi yang dingin, dan manajemen yang gagap. Ketika rumah sakit gagal menjelaskan, menenangkan, dan melayani dengan empati, publik akan mencari panggungnya sendiri—dan media sosial menyediakan itu dengan murah dan cepat.
Tenaga kesehatan bekerja dalam sistem yang pincang. Pasien dan keluarga datang dengan harapan yang tak terkelola. Benturan ini berulang karena tak pernah diselesaikan dari hulunya.
Pemerintah Daerah: Diam yang Berisik
Yang paling memekakkan justru keheningan para pemegang kuasa. Di mana Bupati Lahat? Di mana Wakil Bupati? Di mana DPRD yang seharusnya mengawasi anggaran dan kinerja rumah sakit?
Publik tidak butuh klarifikasi normatif. Publik menuntut evaluasi menyeluruh, transparansi, dan keberanian mengambil tindakan. Tanpa itu, RSUD Lahat hanya akan menjadi monumen kegagalan tata kelola layanan publik.
Alkes Menganggur, Pasien Menunggu
Masalah RSUD Lahat tak berhenti pada sikap dan komunikasi. Kasus pengadaan alat kesehatan yang telah naik ke tahap penyidikan membuka borok lain.
Sejumlah alkes dilaporkan mangkrak—tak difungsikan, berdebu, sekadar pajangan.
Sementara pasien menunggu, alat tidur. Sementara nyawa dipertaruhkan, uang negara diduga diselewengkan. Jika ini bukan ironi paling kejam, lalu apa namanya?
Rumah Sakit di Persimpangan Kepercayaan
RSUD Lahat kini berdiri di persimpangan. Jika pembenahan hanya bersifat kosmetik, konflik serupa akan terulang. Lebih keras. Lebih kasar. Lebih memalukan.
Pelayanan kesehatan bukan hanya soal obat dan tindakan medis. Ia soal manajemen yang bersih, komunikasi yang manusiawi, dan kepemimpinan yang bertanggung jawab. Tanpa itu, rumah sakit kehilangan legitimasi moralnya.
Dan ketika rumah sakit tak lagi dipercaya, yang runtuh bukan hanya sistem kesehatan—melainkan rasa aman masyarakat itu sendiri.
.jpeg)
No comments:
Post a Comment