LAHAT, SAHABATSIBER,COM - Ketua Dewan Pengurus Cabang (DPC) Asosiasi Kontraktor Listrik dan Mekanikal Indonesia (AKLI) Lahat Area menduga proses Musyawarah Daerah (Musda) XIII Dewan Pengurus Daerah (DPD) AKLI Sumatera Selatan (Sumsel) yang dilaksanakan di The Alts Hotel Palembang, Selasa (05/07/22) diduga cacat hukum dan lakukan kebohongan publik.
MGS. Syarifuddin selaku Ketua DPC AKLI Lahat Area mengatakan, ada beberapa gejala kecurangan yang terlihat dalam proses Musda tersebut. Ia mencontohkan pernyataan Ketua Pelaksana Ir. M Saleh Al Amin MT dalam laporannya menyebutkan, Musda XIII digelar dengan diikuti perwakilan dari seluruh Kabupaten dan Kota di Sumsel, hal tersebut jelas telah melakukan kebohongan publik, Selasa (19/07/22) di kantornya.
“Saya selaku Ketua AKLI Lahat Area sudah menjabat dua tahun dan memiliki Surat Keputusan (SK) yang masih aktif namun tidak pernah diundang secara resmi sehingga secara aturan keorganisasian mencederai hak selaku anggota yang tertuang dalam AD/ART,” ujarnya.
Syarifuddin mengaku, jika dirinya merasa kecurangan itu terasa sejak 6 bulan lalu, dan hasil pemilihan suara yang dilakukan langsung dalam satu putaran dan kuat dugaan sudah terprediksi M Saleh Al Amin (28 suara), Machmud Asinar (25 suara), Erma Herawati (12 suara), Kemas Saleh (9 suara) dan Yanti Aprilia (9 suara).
"Pertanyaan 83 suara tersebut milik siapa saja yang punya hak suara sesuai ketentuan AD/ART, harus dilakukan secara transparan agar organisasi ini sehat dan diakui masyarakat," pungkas pria yang akrab disapa Yib ini.
Sementara hasil penelusuran awak media dalam Anggaran Rumah Tangga (ART) Asosiasi Kontraktor Listrik dan Mekanikal Indonesia dinyatakan bahwa Hak Anggota pada Pasal (5) ayat (7.) Mengajukan pendapat dan mempunyai hak suara dalam hal pemungutan suara; dan ayat (8.) Memilih dan dipilih menjadi Anggota Pengurus. (
No comments:
Post a Comment